Suatu hari dalam kehidupan…

Tempo 24 Maret 1973. Pada tgl 7 juli 1949, rosihan anwar sebagai reporter bersama pak suharto sebagai perwira tni pergi menjemput pak dirman. bertemu lagi pada saat ia jadi presiden, tampaknya ia lupa kejadian tgl 7 juli itu.

1. MAGUWO, lapangan terbang Yoryakarta, pagi tanggal 6 Juli 1949 rnenantikan sebuah pesawat DC-3 yang membawa Bung Karno Ban Bung Hatta dari pulau Bangka. Pada tanggal 30 Juni tentara, Belanda mengosongkan Yogya, pemerintah Republik Indonesia dipulihkan di situ. Berakhirlah pembuangan Sukarno-Hatta semenjak mereka ditawan Belanda pada aksi polisionil kedua tanggal 18 Desember 1948. Sultan Hamengku Buwono IX yang tidak pernah mau kerjasama dengan Belanda dan memimpin perjuangan dari dalam Kraton berada di antara rombongan penyambut, di Maguwo. Sebagai reporter, walaupun jabatan ialah pemimpin redaksi harian “Pedoman” saya juga ada di situ melaporkan kejadian bersejarah kembalinya Dwitunggal ke Yogya.

Status Megawati

Tempo 24 Maret 1973. Status megawati surendro sukarno putri akan jelas. dia akan minta status sebagai janda ke penghulu setelah suaminya dinyatakan gugur. kabarnya megawati akan kawin dengan taufik kemas, teman lama guntur.

TAMPAKNYA kisah dan kedudukan Megawati Surendro Sukarnoputri akan lebih jelas. Awal Maret kemarin dia mendapat surat pernyataan gugurnya sang suami, secara resmi dari AURI. Setelah itu Mega juga minta surat resmi tentang statusnya sebagai janda, dari seorang penghulu. Kayak sudah diatur saja. Kemudian terbetik berita bahwa putri sulung BK ini akan menikah dengan Taufik Kimas, anak Palembang tiga hari sebelum keluarga BK mengadakan selamatan 1000 hari meninggalnya Sukarno. Entah apa pula sebabnya Tauilk baru tersandung pada Mega sekarang ini. tidak dulu-dulu sebelum ada seorang Hassan Gamal melintas di sejarah hidupnya. Tapi Taufik, aktivis GMNI yang sekolahnya terputus-putus, adalah pedagang, bujangan dan kaya pula. Dia pula yang dikabarkan pernah “diamankan” penguasa ketika BK meninggal, karena orang muda yang telah lama menjadi teman Guntur ini begitu ngotot menuntut agar jasad BK dikuburkan di sebuah bukit di bawah pollon besar di Jabar. Tampaknya pula, dengan latar belakang Kimas yang demikian, dia akan mendapat berkah dan restu dari seluruh keluarga Megawati 25 tahun janda yang insya Allah dalam beberapa bulan lagi akan jadi ibu dari anaknya yang ketiga.

Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilantik menjadi Presiden RI untuk periode kedua, 2009 – 2014, pada 20 Oktober 2009. Bersama Wakil Presiden Boediono, Presiden SBY diambil sumpahnya dalam Sidang Paripurna MPR-RI. Sehari kemudian, 21 Oktober 2009, Presiden SBY mengumumkan daftar anggota kabinet baru yang dinamai `Kabinet Indonesia Bersatu II`. Sesuai ketentuan UU No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, jumlah kementerian tetap 34, terdiri atas 3 (tiga) Menteri Koordinator dan seorang Sekretaris Negara, 20 (duapuluh) menteri yang memimpin departemen, dan 10 (sepuluh) menteri negara.

Cetusan Bukan Dari Subchan

Tempo 24 Februari 1973. Susunan dpp partai persatuan pembangunan mendapat kritik, karena dianggap tanpa proses musyawarah. cetusan itu berasal dari imron rosyadi terutama terhadap pimpinan partai, idham chalid.

ADA pula yang terjadi dalam diri Partai Persatuan Pembangunan hasil fusi eks-parpol-parpol Islam itu? Hanya beberapa hari setelah DPP Partai Persatuan rnelapor pada Presiden Soeharto dan mengumumkan susunan personalianya, mulai titnbul beberapa tanggapan. Sebelumnya beberapa orang, seperti Imron Rosyadi dan M.Ch.Ibrahim, sudah memperingatkan agar pembentukan DPP hendaklah melalui musyawarah, paling tidak Dewan Partai dari masing-masing eks-parpol diajak berunding. Alasannya cukup pula. Kabarnya beberapa waktu sebelumnya beberapa orang tokoh dalam Presidium Kelompok Persatuan sudah mejanjikan musyawarah seperti itu. Berlandas pada janji-janji, maka berdatanganlah utusan beberapa wilayah Partai Persatuan dengan maksud mendesak dan sekaligus mengikuti musyawarah tadi. Namun, tak disangka sebelum permufakatan serupa itu berlangsung, DPP sudah terbentuk dan sekaligus dilaporkan ke hadapan Kepala Negara – sesuai dengan adat istiadat politik sejak masa Soekarno.

Kontingen Perdamaian Ke Vietnam

Tempo 3 Februari 1973. Kontingen Indonesia untuk Komisi Pengawas Internasional tiba di Vietnam. Bertugas mengefektifkan perse tujuan-persetujuan yang ditandatangani di Paris. Di pimpin oleh Letjen HR Dharsono dan Brigjen Wiyogo.

MENEMPUH waktu penerbangan 4« jam, rombongan pertama dan kedua Garuda IV, kontingen Indonesia untuk Komisi Pengawas Internasional di Vietnam, telah tiba di Saigon hari Minggu dan senen tadi. Dari 290 orang anggota seluruhnya, rombongan yang telah berangkat itu baru, berjumlah 135 orang, sementara sisanya disusulkan beberapa hari kemudian. Semuanya terdiri dari 132 orang perwira menengah, 90 kapten dan 49 bintara di samping 17 petugas Deplu dan Letjen HR Dharsono serta Brigien Wiyugo masing-masing sebagai pimpinan dan komandan kontingen. Garuda IV yang merupakan kesatuan dari berbagai angkatan dalam ABRI serta kepolisian, adalah salah satu dari 4 kontingen di samping Kanada, Polandia dan Hongaria. Menurut Brigjen Sumrahadi dari Puspen Hankam, tugas pokok kontingen-kontingen itu ialah untuk mengefektifkan persetujuan-persetujuan yang telah ditandatangani di Paris. Ini meliputi pengawasan dan pencegahan terjadinya pelanggaran-pelanggaran status quo, mengawasi evakuasi. pasukan-pasukan yang pernah saling memerangi, mengawasi pertukaran tawanan dan pemindahan alat-alat perang. Karena itu masih split dibayangkan hingga berapa lama kontingen-kontingen tadi berada di Vietnam. Tidak mustahil, sebagai pernah diuraikan Menlu Adam Malik, mereka akan bertugas sampai pemerintahan baru basil pemilihan umum terbentuk. Yang pasti, begitu keempat kontingen tiba di Markas Besar ICCS/International Commission of Control allcl trpervision) di Saigon berbagai team’ dibentuk.

Menuliskan Masa Lalu

Tempo 20 Januari 1973. Sejumlah mantan tokoh pergerakan mahasiswa th 1966 berkumpul. mereka membicarakan kemungkinan penulisan sejarah pergerakan mahasiswa th 1966 yang melawan rezim Sukarno dengan slogan trituranya.

SEPULUH orang bekas demonstran berkumpul di Margasiswa jalan Sam Ratulangi, Jakarta, tanggal 10 bulan ini. Tentu tidak perlu dikatakan bahwa mereka kini tidak kumal dan kuruskurus seperti 7 tahun silam ketika mercka memulai aksi melawan rezim Soekarno. Berlainan dengan kejadian berkumpulnya mereka dahulu, kini mereka tidak datang dengan konsepsi tentang bagaimana sebuah pemerintah yang mereka inginkan atau sebaliknya, sebab selain kebanyakan mereka sudah berada dalam golongan yang mengatur negara, pertemuan kali inipun hanya memikirkan bagaimana agar perjuangan dulu itu segera masuk sejarah dengan calra yang berlainan dengan yang kini banyak dilakukan “dengan motif komersil”, seperti yang disesalkan oleh dr Abdul Gafur, salah seorang dari yang sepuluh itu.

Sinyalemen 2 Jenderal

Tempo 20 Januari 1973. Pangdam XII/Tanjungpura, Brigjen Sumadi, mensinyalir adanya sisa pasukan gerilya Kalimantan Utara yang masuk ke Jakarta. di Jawa Tengah juga dikabarkan adanya penyelundupan senjata.

DUA orang jenderal menumumkan sinyalemen mereka di awal tahun ini. Dan karena pembesar militer itu kebetulan panglima daerah militer (Pangdam) masuk akal jika sinyalemennya mendapat perhatian. Maka berkatalah Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Brigjen Soemadi: “Lebih 100 kepala keluarga sisasisa gerombolan pasukan gerilya Kalimantan Utara yang belum tertangkap dewasa ini berhasil lolos dari Pontianak dan melarikan diri kedaerah ibukota. Nama-nama dan identitasnya sudah di ketahui oleh yang berwajib”. Lebih pasti lagi, Brigjen itu malah berkata: “Sebagian besar diantara mereka kini tinggal di wilayah Jakarta Kota.

PDI: Maka Selesailah Sudah

Tempo 20 Januari 1973. Kelima partai PNI, IPKI, Parkindo, Partai Katolik, dan Murba mengadakan fusi menjadi Partai Demokrasi Indonesia. partai yang terdiri dari beraneka latar belakang itu diharap menjadi partai yang kuat.

RABU Wage 10 Januari, pimpinan kelima partai kelompok Demokrasi Pembangunan (PNI, IPKI PARKINDO, Partai Katolik, MURBA j bertemu dalam suatu ruang berukuran 6 kali 10 meter yang terletak dalam kompleks kantor PNI, Salemba Raya, Jakarta. Setelah berembuk selama 4 jam, dengan disaksikan oleh gambar Presiden Soeharto bersama gambar-gambar ketujuh bekas ketua PNI yang juga bergantungan dalam ruangan itu, secara resmi lahirlah Partai Demokrasi Indonesia. Tanpa cap partai, 10 tanda tangan terbubuh pada deklarasi yang dikebk kurang rapi. Para ketua dan sekjen masing-masing partai dengan khidmat telah mendapat kesempatan ikut mengubah sejarah kepartaian negeri yang pemah memiliki hampir seratus partai ini.

Priiit Untuk Sinar Harapan

Tempo 6 Januari 1973. Harian Sinar Harapan dilarang terbit. Izin cetaknya dicabut oleh Laksus. Harian itu dianggap telah melakukan pelanggaran. Harian tersebut telah membocorkan angka RAPBN sebelum diumumkan Presiden.

BARU dua kali terbit dalam tahun baru ini, mesin-mesin cetak harian “. Sinar Harapan terpaksa berhenti berputar Laksus Pangkopkamtib dan Jakarta menghendakinya. Hanya 5 menit sebelum warta berita TVRI koran sore itu diberi tahu adanya SK No. Kep.–001/PK/1/1973 tanggal 2 Januari itu. Meskipun masih samar-samar apa latar-belakangnya, isi surat keputusan yang ditanda-tangani jenderal Poniman itu sudah jelas. Dengan adanya berita headline terakhir Sinar tahun lalu tentang jumlah RAPBN 1973-1974 yakni: Rp 826 milyard – Laksus menganggap perlu mencabut Surat Izin Cetak SH “demi tercegahnya pengulangan yang serupa atau kelanjutan-kelanjutan lain” dari pelanggaran di atas. Juga pelanggaran-pelanggaran lainnya yang pernah ditegur Kopkamtib.

Wajib GAbung Bagi Partai Politik

Tempo 23 Desember 1972. Persatuan Pembangunan (PP) terdiri dari NU, PSII, Parmusi dan Demokrasi Pembangunan (DP) termasuk PNI, IPKI, Parkindo, dll harus segera melakukan fusi. pemilu 76 hanya ditetapkan 2 Parpol & Golkar.

SEPERTI mengidap penyakit bengek, sesak nafas mulai menyerang parpol-parpol semenjak menjelang pemilu tahun lalu. Ketika itu hampir dengan licinnya Golkar menggunduli mereka sepanjang masa-masa kampanye dan terbukti nyata setelah kotak suara dibuka di mana-mana. Kelanjutannya masih berjalan juga: Tap MPRS tentang penyederhanaan kepartaian semakin di dengung-dengungkan sembari menunjuk bahwa wakil partai-partai politik itu tidak lebih dari beberapa bungkah batu di tengah pasir Golkar dan pembinanya –yaitu ABRI–dalam Parlemen. Tetapi apa boleh buat. Pemerintah masih cukup baik hati memompakan pernafasan dengan hadiah berupa satu-dua orang wakil bagi mereka yang tak berhasil mengantongi sebuah kursi-pun di lembaga Legislatif. Namun, sementara jantung mulai berdetak agak datar, suara penyederhanaan makin membisingkan. Untuk ini serta-merta pula Amirmachmud, Mendagri yang cukup cakap ber-”kampanye” menjelang pemilu dan Ali Murtopo, melontarkan hasil renungan untuk membatasi kegiatan parpol-parpol mulai tingkat kecamatan ke bawah.